TERKAIT PERSYARATAN PERALATAN UTAMA, INI KATA APRI DASMAN, ST. MT

Pemerintahan42 Dilihat

Kuala Tungkal – Bidas. Penyediaan Peralatan utama yang di tetapkan dalam dokumen lelang dan pada saat pembuktian kualifikasi terhadap peserta yang memenuhi persyaratan kualifikasi harus memperlihatkan asli bukti faktur/kwitansi apabila milik sendiri dan atau asli bukti surat perjanjian Yang di tanda tangani/diketahui notaris yang masih berlaku mulai saat pemasukan penawaran sampai berakhirnya waktu pelaksanaan pekerjaan apabila sewa. Untuk milik sendiri dan Jika sewa (Akta Notaris) yang tidak disertai bukti dinyatakan gugur.

Terkait administrasi persyaratan peralatan utama yang terindikasi tidak hadir di lapangan Kabid Bina Marga DPUPR Kab. Tanjab Barat, Apri Dasman, ST. MT Mengungkapkan. “Kalau kita menuntut sesuatu itu seideal yang kita inginkan atau seperti texs book yang ingin di terapkan seperti adanya suatu kegiatan itu, mungkin tidak bisa berjalan lancar. Tapi ada niat baik kita.” Ungkapnya.(21/11)

Di singgung terkait dugaan Dokumen palsu dalam surat pernyataan kesanggupan menyediakan peralatan kerja sampai berakhirnya waktu pelaksanaan Apri menjelaskan. “Kalau di bilang dokumen palsu tidak juga, barangnya ada (surat perjanjian Kesanggupan menyediakan peralatan kerja. Red). Ini kan administrasi masih, surat pernyataan ada cuma alat itu tidak ada.” Ungkapnya.

Mengenai indikasi penggunaan peralatan milik DPUPR dalam pelaksanaan pekerjaan Apri Dasman, ST. MT menjelaskan. “Untuk di klarifikasi, DPUPR tidak menyediakan alat tersebut, Kalau dari awal bakal menyiapkan (Dukungan peralatan kerja. red) itu tidak ada.  Tapi setelah terjadi kontrak, kontraktor mengadakan permohonan pemakaian alat untuk mobilisasi misalnya glader, excavator. Bukan hanya satu kegiatan yang seperti itu banyak hampir semua yang pengairan itu pengantaran excavator kelokasi.” Papar Apri.

Terpisah, AG Yang tak ingin di publikasikan namanya mengatakan (21/11). “Peralatan Utama dalam suatu pekerjaan telah di tetapkan dalam dokumen lelang. Secara hukum itu sah, kelengkapan tersebut mutlak dapat menggugurkan rekanan. Jadi persyaratan tersebut tidak sebatas administrasi tapi wajib ada di lapangan. Itu tanggung jawab PPK. PPK yang menunjuk Konsultan pengawas, PPK yang menunjuk pengawas dari Dinas di lapangan.” Ungkapnya.

Kembali Apri Dasman, ST. MT menjelaskan, “Kita ini belum siap untuk ideal, saya tidak mengatakan itu boleh atau tidak tapi itulah yang terjadi dan realitanya seperti itu. Dengan persyaratan itu sudah dianggap tidak profesional siapapun kontraktornya. Ok! kalau di persyaratannya, di administrasi lengkap tapi di lapangan tidak ada sudah di anggap tidak profesional dari awal. Tidak ada yang profesional di kuala tungkal, siapa yang profesional, siapa yang ngetop.” Pungkasnya.

Kembali, AG menambahkan. “Kalau tidak ada yang profesional, mengapa PPK mengontrakkan kegiatan. Tak ingin mengatakan dugaan indikasi pemalsuan dokumen, tapi memberikan pinjaman peralatan pada rekanan yang melaksanakan pekerjaan yang jelas pihak DPUPR mengetahui pernyataan kesanggupan menyiapkan peralatan, tak betul tu.” Pungkasnya. (sr)

Komentar