Terkait Temuan LHP BPK RI, LSM-PETISI ; Serahkan KeKejaksaan

Kuala Tungkal – Bidas. Terkait besarnya jumlah temuan di LHP BPK RI Perwakilan Provinsi Jambi terhadap Pemkab Tanjab Barat dari tahun 2005 – 2016, sebesar + 53 M yang menyebabkan Prestasi 2 (dua) kali opini disclaimer mendapat tanggapan dari pengamat dan pemerhati di tanjab barat. Hal ini disampaikan oleh Ketua LSM-Petisi28, Syarifudin kepada Bidas (12/12) menjelaskan.

Menurut Syarifudin, “ Terkait Temuan yang fantastis penyebab DISCLAIMER untuk Kab. Tanjab Barat Seharusnya semua serahkan pertanggungjawabannya kepada TP4D kejaksaan negeri kuala tunggal, dikarenakan sdh menandatangai Mou pengawasan dan pendampingan seluruh kuasa pengguna anggaran/kuasa penanggungjawab anggaran pemkab, artinya tugas TP4D tersebut pengawasan dan pendampingan dlam pelaksanaan program maupun kegiatan pelaksanaan fisik dan non fisik” Ungkapnya (12/12).

“Dalam hal pengawasan pelaksanaan fisik dilapangan maupun non fisik dinilai salah kaprah dan terjadi dugaan menghantu – hantui kalangan rekanan dalam menyelesaikan pekerjaannya baik fisik maupun non fisik.” Ujarnya.

“setiap pelaksanaan fisik dan non fisik sebagaimana aturan sudah dibentuk strukturalis diantaranya PPK, PPTK, Pengawas Lapangan, Konsultan Perencana, Konsultan Pengawas, P2HP, pengawasan instansi terkait, intinya pemkab jangan buat ribet masalah menyangkut ini. Bila pihak rekanan terkasan berat mengembalian kerugian negara, serahkan ke kejaksaan negeri.” Pungkasnya.

Penyelesaian temuan LHP BPK RI Perwakilan Provinsi Jambi terhadap Pemkab Tanjab Barat dari tahun 2005 – 2016, sebesar + 53 M terkesan tak berjalan ini, diduga adanya konfirasi yang di lakukan oleh pihak instansi terhadap rekanan. Sebab di sinyalir rekanan yang memiliki temuan tersebut masih mengikuti giat pemerintahan Kab. Tanjab barat di tahun 2017 ini. (sr)

Komentar