Terkesan “Mengelak” Masalah Sumur Migas, Bupati Sadat Malah Bahas Tapal Batas.

Jurnalbidas.com. Seakan ‘mengelak’ dari pertanyaan publik terkait kesepakatan pembagian 24 sumur migas yang tertuang dalam Berita Acara Kesepakatan No.1/BAD 1/JAMBI/V/2021 poin 3. “Kedua daerah menawarkan kesepakatan untuk membagi 24 (Dua Puluh Empat) sumur daya alam berupa sumur migas yang berada diperbatasan kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sehingga masing – masing daerah memperoleh 12 (Dua Belas) sumur migas. Implikasi terhadap kesepakatan tersebut disampaikan oleh mentri Dalam Negeri kepada Mentri Keuangan sebagai pertimbangan dalam perhitungan Dana Bagi Hasil (DBH) kedua daerah dimaksud.”.

Bupati, Anwar Sadat justru terkesan ‘membeo’ atau mengulang yang tak perlu diulang pernyataan Batas Wilayah karena tertuang dalam Berita Acara Kesepakatan Tersebut pada poin 1. “Peserta rapat bersepakat bahwa tidak ada permasalahan batas daerah antara kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Tanjung Jabung Timur.” yang ditandatangani oleh Bupati Tanjabbar, Anwar Sadat, Bupati Tanjab Timur, Pj. Gubernur Jambi, Inspektur IV Inspektorat Jendral Mendagri.

“Secara historis ketika terjadi pemekaran berdasarkan undang-undang nomor 54 tahun 1999 pasal 9 ayat 4 yang menyebutkan batas Kabupaten Tanjabbar dan kabupaten Tanjab Timur adalah Kecamatan Betara menjadi Wilayah Kabupaten Tanjabbar sementara Kecamatan mendahara itu ikut Kabupaten Tanjab Timur, dokumen tersebut pun telah sejalan dengan apa yang Pemkab Tanjabbar sampaikan baik tertulis dan secara lisan dalam bentuk dokumen kepada Pemerintah Provinsi Jambi dan Pemerintah Pusat, dari hasil pengecekan survei dilapangan yang telah dilakukan, bahwa dokumen yang telah kami sampaikan telah sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan, kami berharap kepada Tim PBD pusat dapat memutuskan dan menetapkan batas daerah Kabupaten Tanjabbar dan Kabupatrn Tanjab Timur secara objektif dengan mempedomani bukti yuridis bukti sejarah dari dokumen yang telah disampaikan dan hasil pengecekan di lapangan,” jelas Bupati Tanjab Barat, Anwar Sadat.

Terpisah, Ketua Fraksi PDIP DPRD Tanjung Jabung Barat, Hamdani menyebutkan kalau masyarakat membutuhkan kejelasan nasib 24 sumur migas yang dibagi 2 (dua) bukan Batas wilayah.

“Masyarakat butuh kejelasan. Kalau soal tapal batas itu memang sudah sepakat, tidak ada masalah,” kata Hamdani pada Sabtu, (23/10).

Lanjut Hamdani, sesuai dokumen kesepakatan yang telah ada. Lagipula, kata Hamdani, masalah tapal batas ini sudah diselesaikan masa Bupati Safrial Usman Ermulan.

“Yang kita minta adalah kejelasan tentang nasib 24 sumur migas yang sudah ditandatangani oleh bupati sekarang yang membaginya menjadi dua antara Tanjung Jabung Barat dan Tanjung Jabung Timur. Mestinya ini yang dikejar dan dipertanyakan bupati secepatnya dan jelaskan kepada publik seperti apa nasibnya sumur migas tersebut,” Tukasnya.

Kedua belah pihak menawarkan pembagian 24 sumur migas tentu akan berdampak pada DBH Tanjab Barat, sadar atau tidak sadar melalui tangan dingin sang Bupati, Tanjab Barat akan mengalami kerugian dan kehilangan aset daerah yang berharga. (red)

Komentar