Ternyata, Malu Akui Kesalahan Rapat Dengar Pendapat Tertutup

Kuala Tungkal – jurnalbidas.com. Ternyata bukan suatu hal yang menjadi rahasia negara atau daerah yang dibicarakan dalam rapat dengar pendapat terkait Nonjobnya Kepala ULP beserta Ketua Pokja Tanjab Barat melainkan disinyalir Ketua Baperjakat malu mengakui di depan publik atas kekeliruannya dalam menonjobkan pejabat di akhir masa jabatan sang donjuan yang tinggal 17 Hari Kedepan.

Hal ini disampaikan oleh ketua Partai Golongan Karya (GOLKAR), Jakfar dihadapan awak media kalau rapat dengar pendapat lebih kepada mendengarkan curhat Sekda sekaligus Ketua Baperjakat Kab. Tanjab Barat, Agus Sanusi.

“Ya, intinya lebih kepada mendengarkan curhatan sekda yang melakukan semua karena menjalankan perintah.” Ujar Jakfar.

Dilanjutkannya, menurut sekda tidak ada pergantian pejabat pada jabatan yang dimaksud melainkan menonjobkan dan mengambil peltu (Pelaksana Tugas) sehingga hal tersebut dinilai pihak eksekutif tidak mengangkangi aturan yang tertuang dalam UU Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 71 Ayat 2 yang berbunyi Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari menteri.

“Nah, menonjobkan pejabat kan jelas dalam aturan, tapi sekda tardiam ketika kita mempertanyakan persetujuan tertulis dari mentri bila menurut sekda Nonjob itu tidak melanggar aturan.” Tukasnya.

Loyalitas seorang ASN (Aparatur Sipil Negara) lebih kepada Bangsa dan Negara terutama seorang Ketua Baperjakat yang seharusnya melindungi hak – hak ASN dan bukan justru mencari pembenaran atas kekeliruan dalam sebuah keputusan yang merugikan ASN sebagai abdi negara.(Red)

Komentar