Kualatungkal – jurnalBIDAS.com. Terkait polemik wakil ketua DPD PAN rangkap honerer Sekretaris Daerah Kab. Tanjab Barat, Agus Sanusi angkat bicara menurutnya, seharusnya honorer itu tidak boleh berpolitik.
“Penegasan secara langsung tidak ada namun etika seharusnya honorer itu tidak boleh berpolitik,” Ujar Agus.
Selanjutnya, sekda melempar pertanyaan siapa? Dan ketika media ini menyebutkan yang dimaksud adalah Adc. Bupati, sekda langsung mengatakan serba salah.
“Saya ini serba salah jadinya, kalau dibolehkan saya yang disalahkan semua honorer akan masuk partai, intinya serba salah” Tukasnya.
Sebelumnya, Asisten Komisioner Aparatur Sipil Negara, Jhon Ferianto menyebutkan bahwa honorer itu termasuk bagian dari PPPK. Jadi jika ada pegawai honorer yang menjadi pengurus partai itu tidak dibenarkan.
“UU no 5 tahun 2014 ASN itu ada 2 bagian yakni PNS dan PPP3, honorer itu bagian dari PPPK, jadi jelas tidak boleh menjadi pengurus partai politik,” kata Jhon Ferianto.
Lanjut Jhon, Dalam UU no 5 tahun 2014, ASN itu ada 2, yakni PNS dan PPP3, adapun honorer itu termasuk PPP3. (red)
Komentar