Wow!!! Ada “Titipan” Di Daftar Penerima BLT DD Bernuansa Politik, Benarkah?

Kuala Tungkal – jurnalbidas.com. Penyaluran BLT DD yang sebelumnya dikabarkan dibeberapa media online sekda tanjabbar akan ditunda penyalurannya karena menunggu SK Bupati dengan alasan agar tepat sasaran tampaknya menuai kontra atas apa yang terjadi dilapangan.

Pasalnya penerima BLT DD yang terdaftar berdasarkan Musyawarah Khusus Desa diduga disisipkan “titipan” dari Pemkab melalui camat yang diduga bernuansa politis untuk kepentingan pilkada di desember ini.

Koordinator Tenaga Profesional Pendamping Desa Kabupaten Tanjung Jabung Barat Muzardi, membenarkan adanya pesan WhattApp yang diduga bentuk perintah kepada kepala desa dengan meniadakan kesan resmi.

“Iya ada beberapa kepala desa yang resah, akibat ada permintaan penambahan data penerima dari Camat,” ungkapnya.

Dikatakannya, yang menjadi keheranan harusnya, pihak pemkab Tanjabbar meminta kepada Kades secara resmi menggunakan surat, sehingga penambahan data berdasarkan Musyawarah Desa Khusus tidak menjebak para Kades dalam membagikan BLT dari dana desa ke masyarakat penerima manfaat.

“Harusnya Pemkab menggunakan surat resmi, jangan melalui WA ke para kades, sehingga tidak cenderung menjebak para kades dalam melaksanakan regulasi,” tandasnya.

Selain itu, kata Muzardi aturan dalam verifikasi pendataan penerima manfaat BLT Dana Desa sudah jelas dari kementrian desa dan itu sudah dilaksanakan para kepala desa di Tanjabbar.

“Saya juga heran ada apa ini, kok membuat bingung kepala desa,” ungkapnya.

Sekda Tanjung Jabung Barat, Ir.H.Agus Sanusi, MSi mengatakan jika saat ini ada desa yang hanya menganggarkan BLT dana desa hanya untuk beberapa orang, dan hanya sedikit dari jimlaj anggaran dana BLT dana desa besar.

” Ya karena ada yg cuma menganggarkan untuk 2 atau 4 orang,itu terlalu sedikit dan ada juga yang menganggarkan lebih dari 100 orang,” ungkap sekda kepada radardesa.co kemarin.

Saat disinggung tegas adanya WA hasil rapat sejumlah camat dengan sekda tersebut maksudnya memaksimalkan BLT Dana Desa 25 persen tersebut ingin dana BLT yang dianggarkan desa harus habis? Sekda hanya menjawab singkat tidak harus.

“Tidak harus, tapi jangan pula pelit,” pungkasnya.(*/dul)

Komentar