Wow! Berdasarkan Surat Pimpinan KPK Kehadiran Kepala ULP Dan Perizinan Tidak Boleh Diwakili, Ada Apa?

Kuala Tungkal – jurnalbidas.com. Sehubungan dengan Surat Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) Nomor B/4562/DKM.01.04/10-14/06/2018 TANGGAL 25 Juni 2018, dengan perihal undangan pembentukan komite advokasi derah provinsi Jambi. Pemerintah Provinsi Jambi melayangkan surat undangan dengan No. UND.800/703/ITPROV-1.1/VI/2018 tanggal 28 juni 2018 kepada Bupati/ Walikota Se- Provinsi Jambi.

“Pembentukan Komite Advokasi Daerah (KAD) Anti Korupsi Provinsi Jambi yang akan diselenggarakan pada jum’at 6 Juli 2018 pukul 08.00 WIB s/d 11.30 WIB di ruang pola kantor Gubernur Jambi ini, mengharapkan Bupati/ Walikota Se- Provinsi jambi menugaskan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Kepala Unit Layanan Pengadaan (yang tidak boleh diwakilkan) untuk menghadiri.” Ungkap sumber http:// jurnalbidas.com yang tak ingin namanya dipublikasikan, (4/7).

“Untuk pesertanya terdiri dari unsur pemerintahan provinsi jambi, Pemerintah Kob/Kota Se- Provinsi Jambi, Pihak swasta provinsi Jambi, Pihak swasta Kab/ Kota Se – provinsi Jambi yang bila di akumulasikan sekitar + 170 peserta.” Tambah Sumber.

Selain meminta Bupati/ Walikota Se- Provinsi jambi untuk menugaskan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Kepala Unit Layanan Pengadaan (yang tidak boleh diwakilkan), pihak swasta/ketua asosiasi juga menjadi peserta dalam pembentukan komite advokasi derah provinsi Jambi. (St*2)

Komentar