Wow, Katanya ULP Mendapat Tekanan, Tender Jalan 2 Jalur Merlung Ditemukan Kejanggalan

Kuala Tungkal – jurnalbidas.com. Heboh di medsos facebook terkait dugaan tekanan yang dihadapi oleh Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kab. Tanjab Barat oleh oknum yang katanya tidak memiliki NIP (Nomor Induk Kepegawaian) agar dipercepatnya penayangan paket pekerjaan di dinas perumahan dan pemukiman.

Hal tersebut mungkin menjadi penyebab tidak ade paket pekerjaan dinas perkim yang dilelangkan di portal LPSE Kab. Tanjab Barat selain pekerjaan Penunjukan Langsung (PL) sebanyak kurang lebih 12 paket hingga saat ini.

Anehnya, saat meninjau di portal LPSE Kab. Tanjab Barat justru media ini menemukan sebuah kejanggalan terhadap lelang pekerjaan Peningkatan Jalan Perkantoran Merlung (2 jalur) yang telah dimenangkan oleh CV. MERISA dengan harga penawaran Rp.5.124.350.950,44 yang saat ini telah memasuki tahapan penandaatanganan kontrak.

Kejanggalan tersebut tak lain terdapat dalam Bill Of Quantity (BQ) pekerjaan tersebut pada ‘DEVISI 7. Pekerjaan Infrastruktur poin 7.3 (1) Baja Tulang U 24 polos dengan satuan M3 sebanyak 10.273,84’ yang selazimnya satuannya adalah Kg.

“Memang sah sah saja, tapi bila menggunakan satuan M3 harga tersebut akan melambung (Mar-Up_red) dan bila menggunakan satuan Kg tentu si penawar akan langsung digugurkan sebab telah merubah BQ dalam menawar.” ungkap Amin Rizlan, ketua ASPEKINDO Tanjab Barat.

Sementara diketahui saat mendownload template BQ sebagai acuan dalam membuat penawaran tidak diperbolehkan merubah BQ apa lagi isi BQ. lalu seperti apa penawaran pemenang terhadap item tersebut beserta analisanya.

“Kalau merujuk ke BQ diduga ada Mar-Up harga, kalau penawarannya menggunakan satuan Kg dan dibenarkan serta dimenangkan artinya EE telah bergentayangan sebelum lelang dilaksanakan. Ini menguatkan dugaan adanya mufakat jahat yang terlihat jelas terjadi.” Tambah Amin.

Di Singgung indikasi adanya tekanan yang dialami oleh pihak ULP oleh oknum yang tidak memiliki NIP, Amin menyebutkan agar ketua ULP lapor ke pihak berwajib saja bila memang mendapat tekanan.

“Kalau yang tak memiliki NIP itu drama baru yang terdengar, kalau EE bersiliweran sebelum lelang tayang dari kejanggalan perkerjaan jalan merlung ini dapat dibuktikan bila hukum di Kab. Tanjab Barat ini serius melakukan penyelidikan dan prnyidikan.” timpalnya.

Sayang sampai berita ini di tayangkan, ketua ULP, Ilmardi, SE belum dapat ditemui dan dikonfirmasi. Saat di hubungi selularnya tidak diangkat dan dihubungi melalui WA belum di balas. (St*2)

Komentar