RP.12,45 MILIYAR ASET SUDAH ADA BAST, SUDIRMAN ; “TAPI DISEMBUNYIKAN DARI NERACA 2024, INI PELANGGARAN BERAT DAN HARUS ADA SANKSI HUKUMNYA!” Hukum & Kriminal, Pemerintahan|September 20, 2026September 20, 2026oleh jurnalbidas Kualatungkal – jurnalBIDAS. Berdasarkan LHP- BPK 2025 menyebutkan kalau aset senilai Rp.12,45 M
PENERIMAAN BARANG TJSL SEKITAR RP80,8 M, HANYA 64 MILIAR YANG TERCATAT SAH! ADA APA INI ?! Ekonomi, Hukum & Kriminal, Pemerintahan|September 18, 2026oleh jurnalbidas Kualatungkal — jurnalBIDAS. Lebih dari Rp.80,8 M aset hasil program Tanggung Jawab
Rp.80,8 Miliyar belum Tercatat Sah Dineraca Daerah, Opini WTP Dari BPK-RI Dinilai Tak Profesional Hukum & Kriminal, Pemerintahan|September 18, 2026oleh jurnalbidas Kualatungkal – jurnalbidas. LHP BPK RI atas pengelolaan aset TJSL di Pemerintah
’Skandal’ Keuangan Mengguncang Tanjab Barat, Rp.30.709.641.444,- Dipertanyakan Berita, Hukum & Kriminal, Pemerintahan|September 17, 2026oleh jurnalbidas Kualatungkal — jurnalBIDAS. Anggaran Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam Kehutanan
Perbup Belanja Subsidi PDAM Kangkangi 3 Regulasi Utama, Rp.4.363.993.000,00 Tak Dikembalikan Tapi Perbupnya Direvisi Berita, Ekonomi, Hukum & Kriminal, Pemerintahan|September 16, 2026oleh jurnalbidas Kualatungkal – jurnalBIDAS. Perbup (Peraturan Bupati) Tanjung Jabung Barat Nomor 30 Tahun
Terkait Pelaporan DBH PSDH Tahun 2023, Tommy ; “Satu Kesalahan Daerah Kehilangan Miliyaran Rupiah Ditahun Berjalan.” Berita, Ekonomi, Hukum & Kriminal, Pemerintahan|September 16, 2026oleh jurnalbidas Kualatungkal – jurnalbidas. DBH PSDH Tahun 2023 Rp.30.709.681.433 yang direalisasikan oleh Pemda
Rp.30.709.681.433,00 DBH PSDH Tahun 2023 Tanpa Laporan Lengkap Sementara Realisasi 100%, Kok bisa ? Berita, Pemerintahan|September 15, 2026oleh jurnalbidas Kualatungkal – jurnalBIDAS. DBH (Dana Bagi Hasil) PSDH (Provinsi Sumber Daya Hutan)
Rajawali Sakti Gembok Aset Daerah Yang Digunakan BPK Perwakilan Jambi Hukum & Kriminal, Pemerintahan|September 15, 2026oleh jurnalbidas Kualatungkal – jurnalBIDAS. Bertolak belakang dengan Pemkab Tanjab Barat yang menyediakan aset
Terkait Dugaan Ancaman ‘Pasal 338 jo Pasal 336 KUHP’, Adv. Ferdiono ; “Kami Tidak Menutup Kemungkinan Menempuh Jalur Hukum,” Berita, Hukum & Kriminal, Pemerintahan|September 14, 2026oleh jurnalbidas Kualatungkal – jurnalBIDAS. Advokat – konsultan hukum Ferdi & Ono yang menyampaikan
Ketua DPP LSM Suara Pemuda Jambi, ; “Meminta Kejati Lakukan Penelusuran Terhadap Seluruh Paket Kegiatan POKIR Ketua DPRD Tanjab Barat,” Hukum & Kriminal, Pemerintahan|September 14, 2026oleh jurnalbidas Jambi – jurnalBIDAS. Desakan Ketua DPP LSM Suara Pemuda Jambi, Senin (14/9/26)
