Kualatungkal – jurnalbidas.com. Besaran biaya tunjangan perumahan Anggota DPRD Tanjab Barat bila berada di angka Rp. 7.974.000,00 dengan estimasi Rp. 95.688.000,00 selama setahun sementara standar kontrak perumahan di kuala tungkal 20 juta pertahun sudah sangat layak huni, bahkan yang lebih ironi untuk menyewa ruko (rumah toko.red) di area strategis sekitar 25 juta – 35 juta setahun.
Ironis bila dibandingkan dengan status Kab. Tanjab Barat yang saat ini berada di uratan nomor 2 termiskin se-Provinsi Jambi sementara wakil rakyatnya berheporia menikmati segala tunjangan yang menggunakan uang daerah (APBD).
“Harusnya sebelum menetapkan perda itu harus mengkaji kelayakan terlebih dahulu, 95 juta/ Tahun untuk tunjangan perumahan, ngontrak (sewa.red) di langit ?” Ungkap ketua LSM-Petisi terkejut melihat tunjangan perumahan DPRD Kab. Tanjab Barat.
Menurut Syarifuddin, Bupati harus mengkaji kembali perda tersebut demi menjaga perasaan masyakat terlebih saat ini kita mendapat predikat termiskin no. 2 Se-Peovinsi jambi.
“Setidaknya ketika merumuskan dan mensahkan perda setidaknya punya sedikit empati terhadap masyarakat, kami tidak mewakilkan suara kami untuk mereka berbuat sesuka hati.” Tandasnya. (red*)
