Kualatungkal – jurnalbidas.com. Pembahasan anggaran di Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Tanjabbar) kembali menjadi sorotan. Kericuhan yang terjadi saat pembahasan disebut-sebut berkaitan dengan evaluasi anggaran hibah KONI yang mencapai Rp1 miliar serta sejumlah kegiatan cabang olahraga (cabor), salah satunya diduga cabang olahraga catur yang tercantum dalam RKA Disparpora.
Menurut keterangan sumber media ini, di tengah kondisi efisiensi dan keterbatasan anggaran daerah, setiap alokasi anggaran semestinya dipastikan memberikan manfaat bagi masyarakat serta menyentuh kebutuhan pelayanan publik.
“Rp1 miliar anggaran yang dihibahkan harusnya sudah cukup di saat situasi anggaran yang defisit. Kalau dana hibah lain, kegiatan cabor lain, tentu nanti kegiatan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, terutama pelayanan publik, tak dapat lagi terakomodir,” tutur sumber.
Terpisah, berdasarkan informasi yang dihimpun dari portal INAPROG Tanjabbar, terdapat sejumlah pekerjaan yang telah memasuki proses lelang terbuka dengan sumber dana APBD-P 2026. Hal tersebut menjadi perhatian lantaran pembahasan APBD-P 2026 di DPRD masih berlangsung.
Kondisi tersebut kemudian memunculkan pertanyaan mengenai proses penganggaran dan pelaksanaan kegiatan sebelum dokumen APBD-P 2026 ditetapkan.
“Lelang pendahuluan sedang dilaksanakan. Ricuh ini ditengarai menjadi alibi pengalihan isu terkait pelayanan publik yang muncul di APBD-P, tapi tak bersifat urgent,” tutur pemerhati politik dan pemerintahan, Syarifuddin AR.
Ia juga mempertanyakan sejumlah kegiatan yang muncul dalam pembahasan APBD-P 2026, di antaranya pekerjaan drainase dan overlay jalan.
“Drainase, overlay bukan kegiatan urgent, melainkan kegiatan rutin yang muncul di APBD-P 2026. Sudah masuk di RKPD atau tiba-tiba muncul di jalan? Dan kalau bicara hibah Rp1 miliar menjadi ricuh, lalu mengapa ada hibah sekitar Rp3 miliar terkesan sunyi?” tukasnya. (Red)
Komentar